Pemprov NTB Belum Mampu Bayar Hosting Fee MotoGP yang Mencapai Rp213 Miliar.
 |
| Sirkuit Mandalika |
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mampu membayar biaya penyelenggaraan atau hosting fee untuk MotoGP 2024, yang mencapai Rp 213,29 miliar. Akibat ketidakmampuan ini, Pemprov NTB meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk menutupi biaya MotoGP di Mandalika.
"Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad, menjelaskan bahwa biaya sebesar Rp 213,29 miliar tersebut sangat besar bagi daerah. Kami yakin pemerintah pusat mengerti situasi ini, karena APBD kami juga diawasi oleh pusat," ujar Wirawan, seperti dikutip dari VIVA Otomotif berdasarkan laporan Antara, Kamis, 29 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Wirawan menambahkan bahwa anggaran yang besar ini bisa berdampak pada kebijakan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan APBD daerah. Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga menyatakan bahwa kondisi keuangan Pemprov NTB saat ini hanya cukup untuk membayar utang.
"Semoga tahun ini kami bisa melunasi semua utang, sehingga tahun depan kami bisa lebih leluasa," ujarnya.
Muhammad Firmansyah, seorang pakar ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), mengimbau agar pemerintah tidak mengabaikan masalah hosting fee MotoGP Mandalika. Menurutnya, meskipun jumlahnya tidak sedikit, MotoGP tetap perlu berlangsung.
"Pembayaran hosting fee bisa dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemda, dan lembaga bisnis lain, termasuk PT ITDC. Semua pihak perlu bersikap terbuka untuk ini," kata Firmansyah.
Jika biaya hosting fee ini tidak dibayarkan, Firmansyah mengingatkan ada berbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya adalah membayar denda yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah, yang juga dapat mempengaruhi keberlanjutan MotoGP di Mandalika pada masa mendatang.
"ITDC tentu harus berpikir keras bagaimana mengumpulkan hosting fee dalam waktu yang singkat ini. Jika tidak dibayar, pihak Dorna dapat mengenakan denda sebesar 75 persen dari hosting fee, yang berarti tetap harus membayar ratusan miliar rupiah," tambahnya.
Firmansyah juga menyoroti manfaat ekonomi dari MotoGP untuk daerah. Efek berantai yang dihasilkan cukup besar, namun sayangnya tidak banyak yang langsung menjadi pendapatan asli daerah (PAD) atau masuk ke kas daerah. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah.
Bagi pemerintah daerah, mungkin PAD yang dapat dibelanjakan pada tahun berikutnya lebih penting daripada angka-angka makro. Hal ini disebabkan oleh APBD daerah-daerah ini yang relatif kecil. MotoGP Mandalika 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada 27-29 September mendatang.
Post a Comment for "Pemprov NTB Belum Mampu Bayar Hosting Fee MotoGP yang Mencapai Rp213 Miliar."